Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia | PERPUSTAKAAN BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PROVINSI ACEH

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Text

Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Ade Sofyan Mulazid - Nama Orang;

Disertasi ini menemukan bahwa kedudukan hukum PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Pegadaian (Persero) merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang secara langsung mengatur dan memberi peluang bagi pengembangan Pegadaian Syariah di PT. Pegadaian (Persero). Dalam kaitan ini fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI telah menjadi rujukan yang melandasi pengembangan gadai syariah dan akomodasinya oleh regulasi pemerintah memberikan rambu-rambu kepada pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan usaha gadai syariah.

Ketersediaan

Perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Aceh (RAK 200) BDK 297.273 MUL k

BDK00089

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: BDK 297.273 MUL k
Penerbit: Jakarta : Kementrian Agama RI., 2012
Deskripsi Fisik: 294 hlm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-979-797-341-4
Klasifikasi: 297.273
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Cet. 1 Desember 2012
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar